Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat

Kinerja Pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA). Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 – 2016 sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3: Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Provinsi Papua Barat

No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi SKPD Target NSPK Target IKK Target Indikator lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Rasio capaian
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1. Pemantauan Status Mutu Air 100 100 100 20 40 60 80 100 10 15 20 25 30 50 37,5 33 31,25 30
2. Pemantauan Status Mutu Udara 100 100 100 20 40 60 80 100 10 15 20 25 30 50 37,5 33 31,25 30
3. Penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan perusakan lingkungan 100 100 100 20 40 60 80 100 10 15 20 25 30 50 37,5 33 31,25 30
4. Tersedianya 1 unit gedung kantor 100 100 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100
5. Tersedianya 1 unit gedung laboratorium 100 100 100 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 100 100 100 100 100
6. Tersedianya tenaga PPLH 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
7. Tersedianya tenaga PPNS 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
8. Tersedianya tenaga Laboratorium 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
9. Tersedianya Sistem Informasi Lingkungan 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
10. Tersedianya tenaga SIL 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
11. Tersedianya Renstra BAPEDALDA Papua Barat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
12. Tersedianya Lakip BAPEDALDA Papua Barat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13. Terlaksananya Monev AMDAL 100 100 100                              
14. Terlaksananya pemantauan PROPER 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
15. Terlaksananya pemantauan ADIPURA 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
16. Terlaksananya pemantauan ADIWIYATA 100 100 100 20 40 60 80 100 10 20 30 40 50 50 50 50 50 50
                                       

Tabel 2.4: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPEDALDA Provinsi Papua Barat

Uraian Anggaran pada tahun Realisasi anggaran pada tahun Rasio antara realisasi dan anggaran Rata-rata pertumbuhan
  2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
Total Anggaran 12.354.920.000 18.208.375.000 17.832.760.000 22.853.907.060 20.075.381.713 12.235.097.000 16.975.315.500 17.326.090.525 20.353.305.709 17.281.077.873 99 93 97 89 86 15% 3%
                                   

Gambar 2.2: Anggaran dan Realisasi Anggaran BAPEDALDA Provinsi Papua Barat


Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dalam kurun 5 (lima) tahun untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

  • Semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas penduduk, perekonomian dan pembangunan;
  • Semakin meningkatnya volume sampah yang harus ditangani yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan;
  • Masih kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL;
  • Belum tersedianya data dan informasi lingkungan yang memadai dan akurat;
  • Belum tersedianya regulasi daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
  • Tuntutan penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
  • Belum tersedianya peta tanah ulayat;
  • Belum optimalnya administrasi pertanahan;
  • Meningkatnya konflik pertanahan sebagai akibat perkembangan wilayah dan pembangunan;
  • Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya;
  • Terbatasnya anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk menangani permasalahan lingkungan hidup dan pertanahan;
  • Adanya perubahan regulasi baik yang terkait peraturan perundangan di bidang pemerintahan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tuntutan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi

Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat meliputi:

  • Adanya dukungan dari pemerhati lingkungan hidup baik dari perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan;
  • Adanya dukungan dari pemerhati pertanahan dari LSM;
  • Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU;
  • Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global adalah isu internasional;
  • Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi baik di bidang lingkungan hidup memberikan peluang yang besar untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur secara kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan, sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja  yang secara langsung menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan selama lima tahun mendatang dan menjadi komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022.

Rumusan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1, yang menguraikan tentang; inidikator, gambaran kondisi kinerja awal periode RPJMD di tahun (0), target capaian setiap tahun dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022

Tabel 7.1: Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator  Kinerja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021 2022
LINGKUNGAN HIDUP
1. Indeks Lingkungan Hidup Rasio 84,51 84,51 84,51 82 81 80 80 80
2. Rasio Sungai yang dipantau baku mutunya % 16 16 18 27 45 63 81 81
3. Rasio udara yang dipantau % 23 23 38 46 84 100 100 100
4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara % 10 10 25 40 60 80 100 100
5. Presentase Penanganan Sampah % 10 10 25 40 60 80 100 100
6. Cakupan Penghijauan di wilayah Sumber Air % 0 0 20 40 60 80 100 100
7. Persentase Penanganan Kasus Lingkungan Hidup % 0 0 20 40 60 80 100 100
8. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti % 0 0 20 40 60 80 100 100
9. Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan Lingkungan Hidup % 16 16 33 50 66 83 100 100
10. Cakupan pengawasan terhadap AMDAL % 10 10 20 40 60 80 100 100
11. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL % 20 20 40 60 80 100 100 100
12. Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup % 20 20 40 60 80 100 100 100
13. Cakupan pengembangan SDM bidang LH % 20 20 40 60 80 100 100 100
PERTANAHAN
1. Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni % 0 0 20 40 60 80 100 100
2. Penyelesaian izin lokasi % 0 0 10 30 50 70 90 90
3. Persentase pengadaan tanah yang diselesaikan % 0 0 10 30 50 70 90 90
4. Cakupan Korbinwas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Pertanahan % 0 0 10 30 50 70 90 90
5. Persentase konflik tanah yang diselesaikan % 0 0 10 30 50 70 90 90
6. Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat % 0 0 10 15 20 25 30 30
9. Pemetaan tanah adat di Provinsi Papua Barat % 0 0 10 30 50 70 90 90
10. Persentase tanah ulayat yang bersertifikat % 0 0 10 30 50 70 90 90