Permasalahan & Isu Strategi

Permasalahan & Isu Strategi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup.

Untuk itu diperlukan identifikasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan dan pertanahan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

Kekuatan

  • Adanya kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua barat dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
  • Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup dan pertanahan dalam RPJMD;
  • Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan.

Kelemahan

  • Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
  • Belum tersedianya regulasi daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  • Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
  • Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
  • Keterbatasan data yang akurat;
  • Keterbatasan anggaran.

Peluang

  • Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  • Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  • Adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Adanya dukungan dari pemerhati lingkungan hidup dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan;
  • Adanya dukungan dari pemerhati pertanahan dari LSM;
  • Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru);
  • Adanya kebutuhan kerja sama lintas sektoral dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tantangan

  • Semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas penduduk, perekonomian dan pembangunan;
  • Semakin meningkatnya volume sampah yang harus ditangani yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan;
  • Luasnya wilayah Provinsi Papua Barat;
  • Sulitnya mencapai tempat terpencil disebabkan kondisi geografis dan trasnportasi;
  • Tuntutan penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
  • Belum optimalnya administrasi pertanahan;
  • Meningkatnya konflik pertanahan sebagai akibat perkembangan wilayah dan pembangunan;

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Papua Barat, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2017–2022 adalah: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat.

Penjabaran makna dari Visi Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 yaitu:

AMAN:             Mengarah pada kondisi sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis, sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

SEJAHTERA:        Mengarah pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

BERMARTABAT:  Mengarah pada kondisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang jujur dan bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Papua Barat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, misi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

  1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta otonomi khusus yang efektif;
  2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
  4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
  5. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah berbasis pariwisata;
  6. Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
  7. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial;
  8. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat adalah pernyataan misi ke 2. Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 2 pembangunan daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022, yaitu: “Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerahyaitu: Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungandengan sasaran:

  1. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; dengan indikator:
    • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
  2. Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu, dengan indikator:
    • Cakupan fasilitasi penanganan kasus kehutanan.
  3. Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua barat, dengan indikator:
    • Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota;
    • Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat;
    • Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat;
    • Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat;
    • Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.
  4. Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat, dengan indikator:
  • Luas tutupan hutan;
  • Rehabilitasi kawasan hutan;

Luas kawasan konservasi perairan.


Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu acuan dalam menyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat mengingat bahwa wilayah Provinsi Papua Barat merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah provinsi sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala provinsi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 – 2019, yaitu “Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.” Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuitanan, khususnya pada periode 2015 – 2019 adalah:

  1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
  2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
  3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2015 – 2019, yaitu:

  1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
  2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
  3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, perkara).

Mengacu pada hal tersebut maka program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.


Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat

Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat berdasarkan telaah draft final Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilannya  dapat dilihat pada tabel 3.5,  yang memuat tentang; a) Rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; b) Permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan rencana tata ruang dan wilayah; c) Faktor penghambat; d) Faktor keberhasilan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah terkait tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan PertanahanPenjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1: Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Berdasarkan Telaahan Draft Final Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan

 

Pelayanan SKPD

Faktor
Penghambat Pendorong
1 Rencana struktur ruang terkait  PKN di Kota Sorong yaitu :

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan; a) Kajian Dampak Lingkungan Pembangunan RSU Tipe A; b) Kajian Dampak Lingkungan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A.

·       Banyaknya kebutuhan penyusunan AMDAL untuk pembangunan infrastruktur (Rumah Sakit, Terminal, Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut, Jalan) yang di dalam draft final RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2012-2025  yang memerlukan kerjasama dan masuk di dalam dokumen Renstra SKPD terkait.

 

·       Alokasi dana terbatas untuk penyelesaian masalah lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat.

·       Masih terbatasnya SDM dan sarana prasarana di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk menangani permasalahan lingkungan hidup Provinsi Papua Barat.

·       Terjadi kerusakan hutan, lahan, pesisir dan laut karena aktifitas ekonomi dan pembangunan kurang memperhatikan lingkungan sehingga berakibat pada lahan kritis, banjir, longsor, krisis air bersih akibat degradasi catchment areakerusakan ekosistem laut, abrasi pantai dan kepunahan penyu Belimbing.

·       Terjadinya pencemaran air dan udara karena dampak dari industri dan pertambangan yang kurang memperdulikan kelestarian lingkungan.

 

·       Kurangnya penegakan hukum lingkungan hidup yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

·       Kurangnya kesadaran dari pengusaha untuk mengolah lmbah industri, limbah dari usaha pertambangan, dan limbah usaha lainnya tidak mencemari lingkungan.

·       Areal bekas tebangan ditinggalkan begitu saja oleh Pemegang IUPHHK maupun IPKMA karena dianggap sebagai areal tidak produktif.

·       Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah yang tidak mencemari sungai, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak ekosistem dan pelestarian alam dengan menanam pohon.

·       Kurangnya  koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dengan SKPD yang menangani bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

·       Semakin meningkatnya sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah di perkotaan.

·       Belum tersedianya regulasi di daerah terkait dengan pengendalian lingkungan hidup di daerah.

 

·    Keterbatasan dana untuk penyelesaian masalah lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat yang memiliki kesulitan dari sisi  geografis dan perbedaan standar harga di daerah.

 

·    Masih terbatasnya SDM dan sarana prasarana di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk menangani permasalahan lingkungan hidup Provinsi Papua Barat.

·    Kurangnya penegakan hukum lingkungan hidup yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

·    Kurangnya kesadaran dari pengusaha untuk mengolah lmbah industri, limbah dari usaha pertambangan, dan limbah usaha lainnya tidak mencemari lingkungan.

·    Kurangnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah yang tidak mencemari sungai, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak ekosistem dan pelestarian alam dengan menanam pohon.

·    Kurangnya  koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dengan SKPD yang menangani bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

·    Areal bekas tebangan ditinggalkan begitu saja oleh Pemegang IUPHHK maupun IPKMA karena dianggap sebagai areal tidak produktif.

·    Potensi konflik masyarakat dengan LNG Tangguh dan Genting Oil karena masyarakat sekitar tambang hanya mendapat dampak lingkungan dan pertambangan belum dapat mensejahterakan masyarakat asli Papua Barat.

·    Masalah kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat terkait pemantauan dampak lingkungan hidup di LNG Tangguh.

·    Belum ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025.

 

·       Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan petunjuk bahwa pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan di Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

 

·       Adanya Permen LH Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

·      Adanya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang memuat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

 

·       Ada hutan keramat yang terletak di hutan yang masih kental dalam kehidupan masyarakat adat            (kawasan hutan konservasi).

 

2 Rencana struktur ruang terkait PKW yaitu:

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dengan 3 kegiatan Kajian Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Ayamaru.

3 Rencana struktur ruang terkait Kawasan strategis nasional di Kabupaten Raja Ampat,  yaitu:

 

·     Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan sebagai berikut; a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; b) Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi; c) Pengelolaan keanekaragaman hayati .

4 Rencana struktur ruang terkait SWP 1  di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, yaitu:

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a) Peningkatan kinerja perusahaan (PROPER); b) Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup.

5 Rencana struktur ruang terkait SWP 2 di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu:

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a) Peningkatan kinerja perusahaan (PROPER); b) Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup;

·     Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri atas kegiatan; a) Pantai dan laut lestari; b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; c) Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.

6 Rencana struktur ruang terkait SWP3 di Kabupaten Raja Ampat, yaitu:

 

·     Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan sebagai berikut; a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; b) Koordinasi neningkatan pengelolaan kawasan konservasi; c) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem;

7 Rencana struktur ruang terkait SWP 4 di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana yaitu:

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a) Peningkatan kinerja perusahaan (PROPER); b) Peningkatan peran masyarakat   dalam pengendalian Lingkungan Hidup.

8 Rencana struktur ruang terkait rencana transportasi darat di  Kota Sorong,Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni , yaitu:

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a) Pengkajian Dampak Lingkungan untuk 4 ruas jalan:

1)       Pengkajian Dampak Lingkungan di ruas jalan Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni.

2)       Pengkajian Dampak Lingkungan di ruas jalan Manokwari-Maruni-Mameh-Bintuni.

3)       Pengkajian Dampak Lingkungan di ruas jalan Sorong-Makbon-Mega.

4)       Pengkajian Dampak Lingkungan di ruas jalan Fakfak-Hurimber-Bomberay.

9 Rencana struktur ruang terkait rencana transportasi laut di  Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, yaitu:

 

·     Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a) Pengkajian Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Arar di Kota Sorong menjadi pelabuhan internasional; b) Pengkajian Dampak Lingkungan untuk 2 (dua) Pembangunan Pelabuhan Nasional di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Kaimana.

10 Rencana struktur ruang terkait sistem prasarana pemukiman dan pengelolaan lingkungan di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw Maybrat, yaitu:

 

1.   Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang terdiri dengan kegiatan; a) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah; b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan; c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; Bimbingan teknis persampahan; d) Monitoring dan evaluasi pelaporan.

2.   Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a)  Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL); b) Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan; c) Peningkatan peran serta masy. dalam pengendalian lingkungan; d) Penilaian Kota Sehat / Adipura; h) Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER); e) Pengelolaan B3 dan limbah B3; f) Penyusunan kebijakan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran; g) Sosialisasi kebijakan di bidang AMDAL; h) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.i) ) Pemantauan mutu udara ambien di 8 (delapan) Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat (Selain Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong).

3.   Program Pengendalian Peningkatan Polusi, yang terdiri atas kegiatan; a) Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran; b) Pengujian emisi kendaraan bermotor; c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair; d) Sosialisasi kebijakan pengendalian polusi dan pencemaran; e) Monitoring dan evaluasi.

4.   Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan sebagai berikut; a) Pengawasan dan pengendalian RTH.

5.   Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat, dengan kegatan sebagai berikut; a) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Lingkungan Hidup; b) Pelatihan Aparat Pengelola Laboratorium Lingkungan; c) Pelatihan Tenaga Penilai dan Penyusun AMDAL; d) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua Barat.

6.   Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan sebagai berikut; a) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan; b) Pengembangan data dan informasi lingkungan.

11 Rencana struktur ruang terkait sistem prasarana sumber dayaa air dan irigasi/pengairan di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw Maybrat, yaitu:

 

1.   Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan sebagai berikut; a) Pemantauan kualitas mutu air bersih (air sungai, air laut, air payau dan air sumur) di 9 Kabuaten Kota Provinsi Papua Barat  (Selain Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Wondama);  b) Prokasih Sungai Imbrairi (misalnya kali Konto).

2.   Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan sebagai berikut; a)   Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan; b) Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

3.   Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas kegiatan; a) Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir; b) Peningkatan Peran serta Masy. Dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan  SDA; c) Seminar dan Sosialisasi Lingkungan Hidup.

4.   Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan sebagai berikut; a) Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; b) Monitoring dan Evaluasi Perlindungan dan Konservasi SDA.

12 Rencana Pola Ruang terkait Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Wondama, yaitu:

 

1.  Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air dengan kegiatan; a) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; b) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan; c) Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; d) Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi; f) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem; g) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air.

2.  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air, dengan kegiatan; a) Pengembangan data dan informasi terkait Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air di Provinsi Papua Barat; b) Kampanye tentang pentingnya Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut dan Kawasan Resapan Air  untuk mencegah bencana alam.

13 Rencana Pola Ruang terkait Kawasan Perlindungan Setempat di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw, Kabupaten Maybrat, yaitu:

 

1.     Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Perlindungan setempat, dengan kegiatan sebagai berikut; a) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; b) Pantai dan laut lestari; c) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam; d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; e) Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di Kawasan Perlindungan setempat.

2.     Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH.

3.     Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Perlindungan setempat, dengan kegiatan; a) Pengembangan data dan informasi terkait Kawasan Perlindungan setempat di Provinsi Papua Barat; b) Kampanye tentang pentingnya Kawasan Perlindungan setempat untuk mencegah bencana alam.

14 Rencana Pola Ruang terkait Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya di Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampa, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Wondama, yaitu:

 

1.  Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat, dengan kegatan; a) Pengadaan sarana pengolah data elektronik.

2.  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut; a)  Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya; b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; e) Koordinasi peningkatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya.

3.  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, dengan kegiatan; a) Pengembangan data dan informasi terkait Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya di Provinsi Papua Barat.

15 Rencana Pola Ruang terkait Kawasan Permukiman di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw, Kabupaten Maybrat, yaitu:

 

 

1.  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang terdiri dengan kegiatan; a) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah; b) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan; c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; Bimbingan teknis persampahan; d) Monitoring dan evaluasi pelaporan.

16 Rencana Pola Ruang terkait Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw, Kabupaten Maybrat, yaitu:

 

 

1.  Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian RTH.

17 Rencana Pola Ruang terkait Kawasan Lindung Laut di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw, Kabupaten Maybrat, yaitu:

 

 

1.     Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Lindung Laut, dengan kegiatan sebagai berikut; a)  Pemetaan terhadap keanekaragaman hayati di Taman Nasional Laut Teluk Cenrawasih; b) Pengendalian dan pengawasan terhadap keanekaragaman hayati di Taman Nasional Teluk Cendrawasih; c)  Pengendalian dan pengawasan terhadap pantai tempat produksi penyu di Suaka Alam dan Suaka Margasatwa penyu Belimbing); d)  Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; e) Koordinasi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung Laut dengan instansi terkait; f) Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Lindung Laut.

2.     Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Lindung Laut,  dengan kegiatan; a) Pengembangan data dan informasi terkait Kawasan Lindung Laut di Provinsi Papua Barat.

3.     Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam di Kawasan Lindung Laut, dengan kegiatan sebagai berikut; a) Merehabilitasi fungsi lingkungan hidup di kawasan estuaria, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

4.     Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan sebagai berikut; a)  Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di kawasan lindung laut.

18 Rencana Pola Ruang terkait Rencana program pada skala mikro: peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Tambraw, Kabupaten Maybrat, yaitu:

 

 

1.  Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Budidaya Ruang Laut,  dengan kegiatan sebagai berikut; a)  Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam di Kawasan Budidaya Ruang Laut. b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; e) Koordinasi peningkatan pengelolaan Kawasan Budidaya Ruang Laut dengan SKPD yang terkait.

2.  Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Budidaya Ruang Laut, dengan kegiatan; a) Kampanye pemanfaatan sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi tanpa merusak ekosistem di Kawasan Budidaya Ruang Lau(misalnya terumbu karang).


Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang, RTRW, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Isu-isu strategis dimaksud adalah:

  • Semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas penduduk, perekonomian dan pembangunan;
  • Semakin meningkatnya volume sampah yang harus ditangani yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah perkotaan;
  • Masih kurangnya pengawasan terhadap AMDAL;
  • Belum tersedianya data dan informasi lingkungan yang memadai dan akurat;
  • Belum tersedianya regulasi daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
  • Tuntutan penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
  • Belum tersedianya peta tanah ulayat;
  • Belum optimalnya administrasi pertanahan;
  • Meningkatnya konflik pertanahan sebagai akibat perkembangan wilayah dan pembangunan;
  • Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya.
  • Terbatasnya anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk menangani permasalahan lingkungan hidup dan pertanahan.