Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang terdapat di dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 mengacu kepada program prioritas di dalam RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, menjawab isu-isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan di dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan  Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022  terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu; a) Program dan kegiatan pada setiap SKPD; b)  Program dan kegiatan urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup dan pertanahan.

Program dan kegiatan pada setiap SKPD yaitu:

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:
  • Penyediaan jasa surat menyurat.
  • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
  • Dukungan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS.
  • Penyediaan jasa administrasi keuangan.
  • Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  • Penyediaan alat tulis kantor.
  • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan.
  • Penyediaan makanan dan minuman.
  • Rapat-rapat koordinasi dan keluar konsultasi ke luar daerah.
  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
  • Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  • Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
  • Rakornis Bidang Lingkungan Hidup
  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
  • Penyusunan Laporan Opini Pemeriksa terhadap Laporan Keuangan OPD.
  • Penyusunan Laporan Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD.
  • Penyusunan Laporan Profesionalisme Aparatur (Presensi dan Pelaksanaan SKP).
  • Penyusunan Laporan Kualitas Renstra OPD.
  • Penyusunan Laporan Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD.
  • Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara Bapedalda Provinsi Papua Barat.

Program dan kegiatan urusan wajib lingkungan hidup dan pertanahan yaitu:

  1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
  • Penyusunan Masterplan pengelolaan sampah
  • Penanganan Sampah terpadu di Daerah
  • Kerjasama Pengelolaan Sampah antar Daerah
  • Pengelolaan Sampah di kawasan perairan laut
  • Identifikasi dan Inventarisasi Limbah B3
  • Pengkajian tentang Pengelolaan Limbah Bengkel Kabupaten/kota
  1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Penyusunan IKLH Papua Barat
  • Pemantauan Kualitas Lingkungan pesisir dan laut.
  • Pemantauan Status Mutu Air
  • Pemantauan Status Mutu Udara
  • Penetapan Daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air sungai
  • Perlindungan Daerah Tangkapan Air
  • Pengamatan dan Pengukuran Tingkat Kerusakan Lingkungan hidup
  • Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Alam
  • Monitoring dan Evaluasi AMDAL
  • Pengelolaan B3 dan limbah B3
  • Penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Barat.
  • Penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran di Provinsi Papua Barat.
  • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
  • Pemantauan dan Pengawasan Limbah B3 terhadap Penghasil Limbah B3 di Kabupaten/kota.
  • Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis.
  • Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Hotel.
  • Sosialisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3.
  • Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup.
  1. Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
  • Bintek dan Sosialisasi pengelolaan lingkungan kawasan konservasi
  • Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
  • Penghijauan di wilayah sumber air
  • Penyusunan Kebijakan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.
  1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  • Penyusunan Data dan informasi lingkungan
  • Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
  • Penyusunan Status Lingkungan hidup daerah (SLHD)
  • Penyusunan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Papua Barat
  • Pengendalian dan pengawasan SDA dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup
  • Penanganan pengaduan masyarakat akibat kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
  • Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
  • Penilaian ADIPURA dan PROPER
  • Perencanaan Sistem dan Modeling Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Aktivitas Bengkel
  • Penyusunan Perda Pengelolaan Limbah B3 Aktivitas bengkel.
  • Penyusunan Data dan Informasi Profil MHA, Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH di Papua Barat.
  1. Program Peningkatan SDM Kelembagaan.
  • Pengembangan SDM bidang lingkungan hidup
  • Pelatihan AMDAL
  • Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
  • Diklat teknis Pengelolaan Sampah.
  1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  • Pemetaan dan penetapan tanah ulayat
  • Penyediaan lahan kawasan ekonomi khusus Sorong dan Kawasan industri Teluk Bintuni
  • Fasilitasi sertifikat tanah ulayat
  • Inventarisasi dan penetapan lokasi pengadaan tanah
  • Penyediaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
  1. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
  • Inventarisasi sengketa tanah
  • Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan

Penjelasan mengenai rencana program, kegiatan, dan pendanaan tersaji pada Tabel 6.1

Tabel 6.1: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat

No. Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja program Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Perangkat Daerah Penanggung jawab
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur 100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan pembinaan disiplin aparatur 100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Cakupan pembinaan kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Cakupan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD                              
Nilai LAKIP OPD                              
Opini pemeriksa terhadap Laporan Keuangan OPD 70% 70%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
Kualitas Pengendalian Kegiatan OPD 70% 70%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
Profesionalisme Aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP) 70% 70%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
Kualitas Renstra OPD 70% 70%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
Kualitas Renja, RKA dan DPA OPD 70% 70%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indeks Lingkungan Hidup 84,51 84,51   84,51   82   81   80   80   80  
Rasio sungai yang dipantau baku mutunya 16% 16%   18%   27%   45%   63%   81%   81%  
Rasio udara yang dipantau 23% 23%   38%   46%   84%   100%   100%   100%  
Cakupan pengawasan terhadap AMDAL 10% 10%   20%   40%   60%   80%   100%   100%  
Jumlah pengamatan dan pengukuran tingkat kerusakan LH 16% 16%   33%   50%   66%   83%   100%   100%  
    Pemantauan dan Pengawasan Limbah B3 terhadap Penghasil Limbah B3 0 0   20% 500 000 000 40% 750 000 000 60% 1 000 000 000 80% 1 250 000 000 100% 1 500 000 000 100%  
    Sosialisasi Pengelolaan Limbah Medis, Limbah B3 Hotel dan Lahan terkontaminasi Limbah B3 0 0   20% 1 000 000 000 40% 1 250 000 000 60% 1 500 000 000 80% 1 750 000 000 100% 2 000 000 000 100%  
    Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup 0 0   20% 250 000 000 40% 500 000 000 60% 750 000 000 80% 1 000 000 000 100% 1 250 000 000 100%  
7. Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Cakupan penghijauan di wilayah sumber air 0 0   20%   40%   60%   80%   100%   100%  
    Penyusunan Kebijakan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 0 0   20% 200 000 000 40% 400 000 000 60% 600 000 000 80% 800 000 000 100% 1 000 000 000 100%  
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup Cakupan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 100% 100%   100%   100%   100%   100%   100%   100%  
Persentase penanganan kasus lingkungan hidup 0 0   20%   40%   60%   80%   100%   100%  
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya kegiatan perusakan lingkungan yang ditindaklanjuti 0 0   20%   40%   60%   80%   100%   100%  
    Penyusunan Data dan Informasi Profil MHA, Kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional terkait PPLH 0 0   20% 200 000 000 40% 400 000 000 60% 600 000 000 80% 800 000 000 100% 1 000 000 000 100%  
    Perencanaan Sistem dan Modeling Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0 0   20% 400 000 000 40% 500 000 000 60% 600 000 000 80% 700 000 000 100% 800 000 000 100%  
    Penyusunan PERDA Pengelolaan Limbah B3 Aktivitas Bengkel 0 0   100% 1 000 000 000                    
9. Program Peningkatan SDM Kelembagaan Cakupan pengembangan SDM bidang lingkungan hidup 20% 20%   40%   60%   80%   100%   100%   100%  
Persentase SDM yang mengikuti pelatihan AMDAL 20% 20%   40%   60%   80%   100%   100%   100%  
    Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0 0   20%   40%   60%   80%   100%   100%  
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rasio tempat pembuangan sampah sementara 10% 10%   25%   40%   60%   80%   100%   100%  
Persentase penanganan sampah 10% 10%   25%   40%   60%   80%   100%   100%  
    Idetinfikasi dan Inventarisasi Limbah B3 0 0   20% 500 000 000 40% 600 000 000 60% 700 000 000 80% 800 000 000 100% 900 000 000 100%  
    Pengkajian tentang Pengelolaan Limbah Bengkel 0 0   20% 500 000 000 40% 600 000 000 60% 700 000 000 80% 800 000 000 100% 900 000 000 100%  
11. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Cakupan penyelesaian batas hak kelola tanah ulayat 0 0   15% 3 000 000 000 30% 6 000 000 000 45% 9 000 000 000 60% 12 000 000 000 75% 15 000 000 000 75%  
Cakupan penyediaan lahan kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni 0 0   20% 10 000 000 000 40% 20 000 000 000 60% 30 000 000 000 80% 40 000 000 000 100% 50 000 000 000 100%  
Penyelesaian izin lokasi 0 0   10% 2 000 000 000 30% 4 000 000 000 50% 6 000 000 000 70% 8 000 000 000 90% 10 000 000 000 90%  
Pemetaan tanah adat di Provinsi Papua barat 0 0   10% 2 000 000 000 30% 4 000 000 000 50% 6 000 000 000 70% 8 000 000 000 90% 10 000 000 000 90%  
Persentase pengadaan tanah yang diselesaikan 0 0   10% 10 000 000 000 30% 20 000 000 000 50% 30 000 000 000 70% 40 000 000 000 90% 50 000 000 000 90%  
    Persentase tanah ulayat yang bersertifikat 0 0   10% 2 000 000 000 30% 4 000 000 000 50% 6 000 000 000 70% 8 000 000 000 90% 10 000 000 000 90%  
12. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Persentase konflik tanah yang diselesaikan 0 0   10% 1 000 000 000 30% 2 000 000 000 50% 3 000 000 000 70% 4 000 000 000 90% 5 000 000 000 90%