Rensra

Rensra

Pendahuluan

 

1. Latar Belakang

Seturut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup dan Pertanahan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar Pemerintah Daerah Provinsi dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan visi dan misi daerah dalam RPJMD Provinsi Papua Barat 2017 – 2022,  tujuan pelayanan urusan Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Provinsi Papua Barat adalah untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang muncul di Papua Barat pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, perilaku manusia, serta aktivitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Adapun permasalahan pertanahan di Papua Barat muncul disebabkan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan. Program-program pembangunan di Papua Barat menuntut disediakannya tanah, dan perkembangan wilayah yang terjadi selama ini mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan terutama tanah ulayat di Papua Barat.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2022 sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKP dan RKPD;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
  24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Gubernur Papua Barat nomor 41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud:

  1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi daerah Provinsi Papua Barat periode 2017 – 2022;
  2. Memberikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
  4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar stakeholder di Provinsi Papua Barat.

Tujuan:

  1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat untuk kurun waktu tahun 2017 – 2022;
  2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2022;
  3. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam kurun waktu 2017 – 2022;
  4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

4. Sistematika

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022  sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

BAB I             PENDAHULUAN

Berisi  latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022

BAB II           GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

Berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

BAB III          PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DAN PERTANAHAN

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV          TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.

BAB V           STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.

BAB VI          RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.

BAB VII         KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN

PERTANAHAN

Berisi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua Barat

BAB VIII         PENUTUP

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

 

  • Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sudah termuat di dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomior 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat terdiri atas:

  • Kepala Dinas
  • Sekretaris, yang dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, yaitu; 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program.
  • Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu; 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
  • Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu; 1) Seksi Pengelolaan Sampah; 2) Seksi Pengelolaan Limbah B3; 3) Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
  • Bidang Penaatan dan Penegakan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu; 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; 2) Seksi Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
  • Bidang Pertanahan terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu; 1) Seksi Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; 2) Seksi Tanah Ulayat dan Penggunaan Tanah; 3) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
  • Unit Pelaksana Teknis (UPT), berupa UPT/UPTD Laboratorium Lingkungan.
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sampai saat ini masih belum terbentuk. Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil-personil dengan keahlian khusus antara lain Tenaga Laboratorium, Pegawai yang menangani pos pengaduan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB III-VII lihat menu

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan 2022. Renstra ini akan menjadi kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan bidang lingkungan hidup dan pertanahan di Provinsi Papua Barat. Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidang dan Unit Pelaksana Tugas Dinas yang merupakan rincian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hal pengembangan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup dan pertanahan di Provinsi Papua Barat selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana ini menggambarkan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan pertanahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat dengan dukungan dari berbagai pihak baik dari instansi pemerintah, masyarakat dan lembaga non pemerintah bahkan pelaku usaha.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat ini akan diterbitkan melalui Keputusan Gubernur Papua barat. Segala capaian kinerja yang ada di dalamnya akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh masyarakat Papua Barat. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaiannya dan kemudian akan disebarluaskan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.