Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 2 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2022 adalah Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Pada Misi 2, terdapat 1 (satu) tujuan pembangunan, yaitu Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pada tujuan tersebut, terdapat 4 sasaran pembangunan, yaitu: 1) Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, 2) Meningkatnya kelestarian pengelolaan hutan secara terpadu, 3) Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat, dan 4) Meningkatnya konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat. keempat sasaran pada misi 2 tersebut memiliki strategi dan arah kebijakan masing-masing sesuai dengan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Non Pelayanan dasar Lingkungan Hidup.

Strategi pertama: Peningkatan monitoring kualitas lingkungan, dengan arah kebijakan: 1) Pemantauan dan penilaian kualitas air sungai secara rutin, dan 2) Pemantauan dan penilaian kualitas udara secara rutin.

Strategi kedua: Pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dengan arah kebijakan: 1) Konservasi dan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, dan 2) Pengendalian pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan secara berlebihan.

Strategi kedtiga: Meningkatkan SDM bidang Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, dengan arah kebijakan: 1) Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM bidang pengendalian pemanfaatan SDA, dan 2) Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok cinta lingkungan.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan dasar Pertanahan.

Strategi pertama: Meningkatkan koordinasi bidang pertanahan, dengan arah kebijakan: 1) Membangun sistem koordinasi pertanahan.

Strategi kedua: Meningkatkan dan menertibkan administrasi pertanahan, dengan arah kebijakan: 1) Menetapkan SOP Administrasi Pertanahan, 2) Melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah ulayat, 3) Melakukan kajian terhadap batas wilayah antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat, dan 4) Melakukan kajian terhadap batas pengelolaan tanah ulayat.

Strategi ketiga: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan arah kebijakan: 1) Fasilitasi penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.

Hubungan antara Visi, Misi daerah Provinsi Papua Barat dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tersaji pada Tabel 5.1

Tabel 5.1: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Bara

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Visi: Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat
Misi: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
1. Terwujudnya Pengembangan dan Pembangunan daerah yang Berwawasan Lingkungan Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pengendalian Pembangunan berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan Peningkatan Monitoring Kualitas Lingkungan Pemantauan dan Penilaian Kualitas Air Sungai secara rutin V V V V V V
  Pemantauan dan penilaian Kualitas Udara secara rutin V V V V V V
  Pengembangan Penataan Ruang yang Berkelanjutan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber daya alam Konservasi dan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan V V V V V V
  Pengendalian pemanfaatan lahan yang dimanfaatkan secara berlebihan V V V V V V
  Meningkatkan SDM bidang Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM bidang pengendalian pemanfaatan SDA V V V V V V
  Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok cinta lingkungan V V V V V V
  Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat Meningkatkan koordinasi bidang pertanahan Membangun Sistem koordinasi Pertanahan V V V V V V
  Meningkatkan dan menertibkan administrasi pertanahan Menetapkan SOP Administrasi Pertanahan V V V V V V
  Melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah ulayat V V V V V V
  Melakukan kajian terhadap batas wilayah antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat V V V V V V
  Melakukan kajian terhadap batas pengelolaan tanah ulayat V V V V V V
  Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Fasilitasi penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni V V V V V V