Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Dalam kerangka untuk mewujudkan Misi 2 Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2017 – 2022, yaitu: “Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah,  yaitu: Terwujudnya Pengembangan dan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan”, dengan sasaran:

  1. Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, dengan indikator:
  • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
  1. Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua barat, dengan indikator:
  • Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota;
  • Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat;
  • Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat;
  • Cakupan penyepakatan batas hak kelola tanah ulayat;
  • Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Kota Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat tersaji pada Tabel 4.1

Tabel 4.1: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Misi 2: Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
1. Terwujudnya pengembangan dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan Meningkatnya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan serta pengendalian pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 84,51 84,51 82 81 80 80
  Meningkatnya koordinasi dan penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan wilayah dan penataan wilayah lingkup Provinsi Papua Barat Cakupan penyepakatan batas wilayah antar kabupaten/kota (%) 0 20 40 60 80 100
  Cakupan penyepakatan batas wilayah Provinsi Papua Barat (%) 0 20 40 60 80 100
  Cakupan penyepakatan batas wilayah Hak Ulayat (%) 0 20 40 60 80 100
  Cakupan penyepakatan batas hak Kelola Tanah Ulayat (%) 0 20 40 60 80 100
  Cakupan penyediaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni (%) 0 20 40 60 80 100