DLHP Pabar Gelar Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045
Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat, Daniel Leonard Haumahu, menyampaikan laporan terkait agenda Konsultasi Publik II dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Papua Barat tahun 2025-2045. Rabu (22/5/2024).
Dalam laporannya, Richard menguraikan beberapa tahapan yang telah dilewati sejak pelaksanaan kick-off awal pada tanggal 20 Oktober 2023. Pengumpulan data Sustainable Development Goals (SDGs) dimulai pada 25 Oktober 2023. Konsultasi Publik I telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda penjaringan isu strategis dan kesepakatan pokja untuk tetap membuka waktu pengumpulan data SDGs hingga 21 Maret 2024. Ia mengakui bahwa pengumpulan data SDGs menghadapi beberapa kendala, namun berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dengan tim penyusun untuk tetap berusaha mengumpulkan data.
"Kekurangan data yang ada akan disampaikan terkait dengan apa yang telah didapatkan dari tanggal 23 Oktober hingga saat ini," kata Richard.
Selanjutnya, masih terdapat tiga tahapan lagi yang harus dilewati. Pertama, penjaminan kualitas oleh kepala pemerintah daerah Papua Barat bahwa penyelenggaraan KLHS telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua, pra-validasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan rekomendasi. Ketiga, rekomendasi ini akan dipakai oleh Bappeda, dan dokumen RPJPD yang disusun oleh mereka akan ditetapkan oleh Kemendagri. Tanpa rekomendasi KLHS, RPJPD tidak akan disahkan. Tujuan dari Konsultasi Publik II ini adalah menyampaikan hasil analisis dari data dan informasi, serta masalah yang dihadapi perangkat daerah, serta arah kebijakan tahun 2025-2045.
"Kami memohon kepada para peserta untuk memberikan masukan dalam arah kebijakan provinsi Papua Barat pada 20 tahun ke depan, sehingga dapat mencapai hasil yang positif dan berarti dalam perencanaan pembangunan jangka panjang provinsi Papua Barat," Ujar Richard.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi yang konstruktif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan untuk masa depan Papua Barat.