DLHP Papua Barat Tekankan Integrasi Lingkungan dalam RTRW Kab. Pegunungan Arfak
MANOKWARI — Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat menegaskan pentingnya pengintegrasian aspek lingkungan hidup dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pegunungan Arfak. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan pra-validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW yang dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan tata ruang wilayah.
Kepala DLHP Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa dokumen RTRW harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Menurutnya, perencanaan ruang yang tidak berbasis kajian lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem serta konflik pemanfaatan ruang di masa mendatang.
Ia menjelaskan, melalui KLHS, pemerintah daerah didorong untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan sejak awal, termasuk dampak dari rencana pemanfaatan ruang pada sektor-sektor strategis. Integrasi aspek lingkungan dalam RTRW dinilai penting agar arah pembangunan di Pegunungan Arfak tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam proses pra-validasi tersebut, tim melakukan penelaahan terhadap substansi dokumen RTRW, khususnya yang berkaitan dengan penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, serta rencana pemanfaatan ruang lainnya. DLHP juga menekankan perlunya kejelasan pengaturan zonasi agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif.
DLHP Papua Barat berharap Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam tahapan pra-validasi, sehingga dokumen RTRW yang disusun tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Melalui integrasi KLHS dalam RTRW, diharapkan kebijakan tata ruang Pegunungan Arfak dapat menjadi pedoman pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta generasi mendatang.
