Kepala DLHP Papua Barat Dorong Kolaborasi Pengelolaan TWA Gunung Meja
Manokwari — Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat, Reymond R. H. Yap, SE., MTP, mendorong penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja. Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kolaborasi Pengelolaan TWA Gunung Meja Manokwari di Hotel Triton Manokwari Jumat, 14 Agustus 2026.
Dalam pemaparannya, Kadis DLHP menegaskan bahwa pengelolaan TWA Gunung Meja pada dasarnya telah memiliki pondasi hukum, perencanaan, serta kerja sama antarpihak. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana berbagai pondasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah dan kegiatan bersama yang lebih konkret.
“Tantangan bagi kita adalah bagaimana menyatukan berbagai rencana, keinginan, pengetahuan dan kepentingan para pihak menjadi satu langkah kolaboratif yang lebih konkret. Dari kerja sama, kita berharap dapat menjadi kerja bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan Gunung Meja perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kawasan, pengawetan flora dan fauna, pengembangan wisata alam, serta pemberdayaan dan manfaat bagi masyarakat.
Kadis DLHP juga menekankan pentingnya memastikan kondisi aktual kawasan sebelum pengembangan dilakukan. Hal tersebut mencakup kondisi dan luasan kawasan, perkembangan wilayah di sekitar kawasan, potensi ekologis, serta daya dukung kawasan terhadap kegiatan wisata.
“Pengembangan wisata tidak boleh mengurangi nilai ekologis yang justru menjadi dasar daya tarik kawasan,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya perlu ditentukan secara jelas bagian kawasan yang harus dipertahankan dan bagian yang dapat dimanfaatkan, termasuk lokasi pengembangan yang sesuai dengan potensi dan daya dukung kawasan.
Selain aspek konservasi, pemberdayaan masyarakat menjadi perhatian penting dalam pengelolaan TWA Gunung Meja. Masyarakat di sekitar kawasan diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengelolaan dan pengembangan kawasan.
Kadis DLHP menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat telah mulai diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi, antara lain melalui kelompok masyarakat yang mengembangkan lebah madu dan usaha pertanian, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi penting karena pengelolaan TWA Gunung Meja tidak dapat hanya dilakukan oleh satu institusi.
“Kawasan Gunung Meja ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga para stakeholder yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengelolaannya,” ungkapnya.
FGD tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pandangan dari unsur pemerintah, pengelola kawasan, perguruan tinggi, pelaku pariwisata, pemerintah distrik, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan mitra terkait mengenai arah pengelolaan TWA Gunung Meja.
Dalam diskusi, berbagai potensi wisata juga mengemuka, antara lain bird watching, forest walk, wisata edukasi, fotografi, night walk, serta pengembangan wisata yang menggabungkan potensi alam dan budaya masyarakat.
Kadis DLHP berharap hasil diskusi dapat menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan berbagai kepentingan para pihak dalam pengelolaan Gunung Meja.
“Kita ingin kerja sama yang sudah ada dapat berkembang menjadi kerja bersama yang nyata, sehingga Gunung Meja tetap terjaga fungsi ekologisnya, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
